• Rabu, 10 Juni 2026
• Admin

Bangun Kepercayaan Publik, Diskominfo Sumsel Gelar Bimtek e-Monev KIP 2026

Palembang.  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dibiktikan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akun dan Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 bagi badan publik se-Sumatera Selatan yang digelar di Graha Bina Praja, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Rika Efianti, S.E., M.M.,

"Keterbukaan informasi publik merupakan wujud nyata pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan penilaian keterbukaan informasi publik ini, kita menjalankan amanat undang-undang sekaligus memperkuat budaya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan", ujar Rika mewakili sambutannya.

Beliau  juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh badan publik yang selama ini terus bersinergi dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi. Menurutnya, keterbukaan informasi telah menjadi salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Selatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Haidir Rohimin, S.E., M.M., yang hadir mewakili Ketua Komisi Informasi Sumsel, menekankan pentingnya menyamakan persepsi seluruh badan publik terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

"Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi badan publik untuk semakin meningkatkan kualitas layanan informasinya", jelas Haidir.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh badan publik di Sumatera Selatan semakin siap mengikuti proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026, sekaligus memperkuat budaya transparansi yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.